Jakarta - Isu transisi energi kembali mengemuka setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia harus mempercepat langkahnya keluar dari ketergantungan energi impor. Pernyataan ini disampaikan Eddy dalam berita detikNews edisi Senin, 29 Desember 2025, berjudul “Waka MPR: Transisi Energi RI Harus Dipercepat, Kita Masih Bergantung Impor.”
Pesan yang disampaikan sebenarnya sederhana, namun menohok: Indonesia kaya sumber daya energi, tetapi justru masih bergantung pada energi dari luar negeri. Sebuah paradoks yang seharusnya tidak terjadi, apalagi bagi negara yang kerap disebut sebagai “surga energi”.
Dalam berita tersebut, Eddy Soeparno menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun energi baru dan terbarukan. Namun, di saat yang sama, kebutuhan energi nasional—terutama bahan bakar dan listrik—masih belum sepenuhnya ditopang oleh produksi dalam negeri.
“Indonesia memiliki sumber energi yang sangat besar, baik fosil maupun terbarukan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan energi kita masih bergantung pada impor,” ujar Eddy, dikutip dari detikNews.
Kondisi ini tentu berisiko. Ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global, tekanan geopolitik, hingga krisis pasokan. Dalam jangka panjang, hal ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
*Transisi Energi Bukan Sekadar Tren*
Eddy menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar mengikuti tren global atau tuntutan negara maju. Lebih dari itu, transisi energi adalah kebutuhan strategis Indonesia. Dengan memaksimalkan sumber energi domestik—khususnya energi bersih dan berkelanjutan—Indonesia bisa mengurangi impor sekaligus menjaga lingkungan.
Dalam konteks ini, transisi energi yang dimaksud tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai penggantian energi fosil dengan energi terbarukan intermiten semata. Indonesia membutuhkan sumber energi rendah karbon yang mampu menyediakan pasokan listrik stabil dalam skala besar.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan dan percepatan investasi. Menurutnya, banyak investor global sebenarnya tertarik menanamkan modal di sektor energi terbarukan Indonesia. Sayangnya, rantai birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghambat utama.
Padahal, investasi di sektor ini membawa banyak manfaat: mulai dari penciptaan green jobs, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), hingga lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis rendah karbon.
Apa yang disampaikan Eddy Soeparno menggambarkan kondisi Indonesia saat ini. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan digitalisasi. Di sisi lain, target penurunan emisi karbon juga semakin mendesak, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Jika transisi energi terus berjalan lambat, Indonesia berisiko terjebak dalam dua masalah sekaligus: krisis pasokan energi dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan nyata—bukan hanya wacana—untuk memastikan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.
Di sinilah diskusi tentang bauran energi nasional menjadi penting. Energi surya, air, angin, panas bumi, hingga energi nuklir mulai banyak dibicarakan sebagai solusi jangka panjang. Energi nuklir, sebagai sumber energi rendah karbon dengan emisi yang sangat minimal, secara internasional telah diakui sebagai bagian dari energi hijau yang mampu menopang sistem kelistrikan secara stabil (baseload).
Berbeda dengan energi terbarukan yang bergantung pada kondisi alam, nuklir menawarkan pasokan listrik bersih yang kontinu, sehingga relevan untuk negara dengan pertumbuhan kebutuhan energi setinggi Indonesia.
Pernyataan Waka MPR tersebut dapat dibaca sebagai sinyal bahwa isu energi kini semakin mendapat perhatian serius di level kebijakan tinggi. Namun, kebijakan saja tidak cukup. Implementasi di lapangan membutuhkan dukungan pelaku industri yang memiliki komitmen jangka panjang dan kesiapan teknologi.
Dalam konteks percepatan transisi energi ini, Indonesia juga mulai dilirik oleh pelaku industri energi bersih global. Salah satunya adalah PT Thorcon Power Indonesia, perusahaan energi nuklir swasta yang telah menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Thorcon dikenal sebagai perusahaan nuklir swasta pertama yang memperoleh persetujuan evaluasi PET-SMET dan memiliki rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa. Langkah ini mencerminkan bahwa energi nuklir tidak lagi sebatas wacana jangka panjang, melainkan mulai masuk tahap persiapan konkret sebagai bagian dari transisi energi nasional.
Keterlibatan Thorcon menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mulai dipandang sebagai mitra strategis dalam pengembangan teknologi energi maju. Ini sekaligus menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan energi nasional, selama didukung oleh regulasi yang jelas dan konsisten.
Indonesia berada pada titik krusial. Dengan sumber daya yang melimpah dan kebutuhan energi yang terus tumbuh, pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan ketergantungan impor, atau justru semakin terjerat di dalamnya.
Ketergantungan energi impor di tengah melimpahnya sumber daya domestik adalah alarm serius bagi Indonesia. Seperti disampaikan Waka MPR RI Eddy Soeparno, percepatan transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan memperbaiki iklim investasi, memangkas birokrasi, dan membuka ruang bagi teknologi energi bersih—termasuk nuklir—Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirian energi. Transisi energi yang dipercepat hari ini adalah investasi untuk Indonesia yang lebih berdaulat, hijau, dan berkelanjutan di masa depan. (Red)
Baca Juga
Tags:
Berita