*Pangkalpinang* — Kegaduhan akibat skandal penggerebekan Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang bersama Sigit, seorang konsultan kontraktor proyek, terus bergulir dan menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Selasa (27/1/2026).
Kali ini, sorotan keras datang dari *Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC Babel)* yang menilai peristiwa tersebut sebagai aib dan tamparan memalukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Ketua AMC Babel, *Kurniadi*, yang akrab disapa *Dani*, menegaskan bahwa insiden penggerebekan di ruang rawat inap dalam kondisi pintu terkunci telah menciptakan kegaduhan publik yang serius dan merusak citra pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini sudah menjadi kegaduhan dan sangat memalukan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Fasilitas negara, rumah sakit pula, dijadikan tempat yang tidak pantas,” tegas Dani kepada wartawan Jejaring Media KBO Babel.
Dani mendesak *Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin*, untuk segera mengambil langkah tegas terhadap *dr Della Rianadita*, Direktur RSUD Depati Hamzah.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk menunda atau bersikap lunak, apalagi terkesan diskriminatif dalam penegakan aturan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Seharusnya dr Della dinonaktifkan. Jangan ada tebang pilih. Jangan diskriminatif dalam menegakkan aturan ASN. Bandingkan dengan kasus Efran, langsung dinonaktifkan. Ini malah lebih memalukan,” ujar Dani.
Ia menilai, sikap Pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum mengambil tindakan tegas justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Bahkan, Dani secara terbuka menyebut Wali Kota terkesan melindungi oknum pejabat RSUD tersebut.
“Kalau tidak ada tindakan, publik bisa menilai wali kota melindungi oknum dokter ini. Padahal kasusnya jelas bikin gaduh dan mencoreng etika pejabat publik,” katanya.
Menurut Dani, kasus dugaan berduaan di ruang rawat inap antara pejabat RSUD dan pihak yang bukan muhrim merupakan pelanggaran serius terhadap norma etika dan kepatutan, terlebih dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan strategis di fasilitas layanan publik.
Ia menekankan bahwa Wali Kota Pangkalpinang tidak boleh ragu mengambil langkah penonaktifan sementara demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.
“Waktu kasus gaduh istri Kasatpol PP dulu, wali kota berani menonaktifkan Kasatpol PP. Sekarang kenapa berbeda? Jangan sampai hukum dan aturan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Dani dengan nada keras.
Lebih lanjut, Dani mengingatkan bahwa kasus dugaan perselingkuhan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang bukan kali pertama terjadi.
Namun, lemahnya tindakan tegas selama ini dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi para oknum ASN.
“Kasus perselingkuhan sering terjadi di Pemkot Pangkalpinang. Tahun lalu ada oknum dokter di Dinkes dengan stafnya, ada juga ASN kecamatan, dan banyak lagi. Tapi penanganannya selalu lemah,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata Dani, justru memperkuat kesan buruk tata kelola kepegawaian dan penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dani pun melontarkan ultimatum. Jika dalam waktu satu pekan ke depan Wali Kota Pangkalpinang tidak mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Direktur RSUD Depati Hamzah, AMC Babel memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa.
“Kami akan turun ke jalan. Aksi akan kami gelar ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pangkalpinang. Ini bentuk perlawanan masyarakat terhadap pembiaran pelanggaran etika pejabat publik,” tegas Dani.
Skandal RSUD Depati Hamzah kini tidak lagi sekadar menjadi perbincangan moral, tetapi telah berkembang menjadi ujian kepemimpinan dan keberanian politik Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menegakkan disiplin ASN tanpa pandang bulu. (*)
